Reformasi telah berlalu lebih dari satu dekade. Akan tetapi cita-cita luhurnya berupa pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat luas masih jauh api dari panggang. Indonesia masih saja terjerat dalam sistem yang memiskinkan mayoritas rakyatnya sedangkan sebagaian kecil golongan lainnya menumpuk kekayaan tanpa batas. Pemerintahan era reformasi telah gagal mewujudkan infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan kesehatan masyarakat accessible bagi rakyatnya. Hal ini menyebabkan semakin lebarnya jarak ketidakmerataan pembangunan di Indonesia seperti laporan MajalahForbes, bahwa gabungan kekayaan 40 orang Indonesia terkaya adalah ditaksir sekitar 42 miliar dollar AS atau sekitar 8 persen dari PDB Indonesia (Nam, 2009).
Sistem yang terwarisi dari pejajahan
Bagaimana hal-hal buruk ini bisa terjadi pada Indonesia? Sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak pernah tahu harus memulai dari mana. Bila ditelusuri lebih jauh ke masa yang lalu ternyata pola pembangunan seperti ini memang sudah terjadi sejak Kolonial Belanda menjajah Indonesia. Aliansi yang korup antara birokrat dan konglomerat telah mengakibatkan penumpukan kekayaan pada golongan yang itu-itu saja. Pola ini kemudian diwariskan hingga pada masa pasca kemerdekaan, baik masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi saat ini. Indonesia memang berhasil dalam hal revolusi fisik dan reformasi, tapi gagal dalam hal transformasi kelembagaannya (ASH Center, 2010)…….

SOS : Indonesia’s Data Crisis

Pekan lalu saya mengikuti satu diskusi ilmiah tentang perubahan UU Pangan Indonesiayang diiselenggarakan oleh FEMA IPB dan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia. Saya mendapatkan banyak inspirasi dan pengetahuan baru soal pangan nasional. Akan tetapi, dari diskusi tersebut ada hal yang cukup menarik dan menjadi salah satu faktor kunci dalam kebijakan UU Pangan ini.

Hal yang saya maksud adalah ketika pada kenyataannya para stakeholder yang hadir pada diskusi tersebut tidak memiliki satu paket data yang bisa dipercaya independensinya. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia mengalami sebuah krisis yang begitu mendasar, yaitu Krisis Data Nasional. Saya menangkap bahwa data-data mengenai ketersediaan pangan dan distribusinya tidak ada yang dapat dipercaya, baik dari pemerintah, LSM, bahkan BPS sekalipun. Hal yang menyedihkan ketika sebuah negara besar seperti Indonesia sampai saat ini memutuskan sebuah kebijakan tanpa sebuah asumsi dasar yang jelas dan dapat dipercaya. Maka kita dapat lihat hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut saat ini. Ketika banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran atau bahkan salah sama sekali. Kita pun dapat melihat inkonsistensi kebijakan yang ada, semisal pada bulan Desember 2010 Pemerintah menyatakan swasembada beras, akan tetapi awal Januari 2011 pemerintah dengan lugas menyatakan bahwa Indonesia kekurangan pasokan beras dan mengharuskan impor dan akhir Januari 2011 beras impor tersebut sudah berada di pelabuhan Indonesia. Hal ini, menurut saya dengan logika yang paling sederhana sekalipun tidak dapat menjelaskan fenomenanya terkecuali memang pemerintah tidak pernah tahu jumlah pasti pasokan beras nasional (artinya tidak ada data).

Dari fenomena memalukan ini saya coba berhipotesis, sesungguhnya faktor apa yang menyebabkan Indonesia bisa terjerumus pada kondisi Krisis Data seperti saat ini. Saya menemukan sekurang-kurangnya tiga faktor yang diduga menyebabkan masalah ini, yaitu (1) politisasi data dan penyedia data; (2) standar yang berbeda di setiap institusi; (3) kurangnya budaya riset ilmiah dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Politisasi data dan penyedia data

Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, bahwa ketika mendekati masa pemilihan umum semua indikator pembangunan ekonomi dan sosial berubah menjadi baik. Pengangguran berkurang, stok beras aman (swasembada), pendapatan meningkat, jumlah orang miskin berkurang, dsb. Namun setelah itu, entah karena bancana apa semua indikator tersebut kembali menjadi buruk. Hal ini saya rasa sebagai akibat dari penafsiran yang salah akan data-data yang ada untuk kepentingan sesaat dan mengambil hati rakyat oleh oknum-oknum politisi. Sedangkan, lembaga-lembaga formal pemerintahan seperti BPS dan bagian-bagian riset negara tidak berani meluruskan apa yang sebenarnya hanya untuk mencari selamat (cari aman untuk posisinya). Pada saat yang sama,  lembaga swadaya masyarakat pun sudah kehilangan independensinya, LSM/NGO saat ini telah menjadi hamba bagi pribadi maupun institusi donor-nya. Para penyedia data terkadang sudah memiliki hipotesis atas sebuah fenomena, namun yang dilakukan bukan menguji kebenaran hipotesisinya akan tetapi mereka justru memanipulasi kegiatan yang dilakukan agar data yang dihasilkan mendukung apa yang menjadi hipotesisnya. Sehingga apa yang diungkapkan oleh para penyedia data-data di Indonesia menjadi sulit diterima karena adanya keberpihakan pada pihak tertentu dan bukan pada kenyataan.

Standarisasi data yang berbeda

Indonesia merupakan negara yang serba relatif. Suatu data akan berbeda relatif antara seseorang dengan orang lainnya bahkan pada tataran pemerintahan. Sebagai contoh, standar kemiskinan antara Kementerian Pertanian akan berbeda dengan standar BPS, akan berbeda dengan Kementerian Kesehatan, dan berbeda pula dengan Kementerian Sosial, dsb. Hal ini merupakan akibat dari tidak adanya suatu standar bagi suatu kondisi/hal yang bisa menjadi pedoman secara nasional. Selain itu, terkadang standar yang diterapkan jauh dari standar yang diterapkan secara umum di dunia internasional. Sebagai contoh, PBB menyatakan standar orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kurang dari dua dollar per hari. Sedangkan BPS menetapkan bahawa orang miskin berpenghasilan kurang dari satu dollar per hari. Hal yang membuat Indonesia semakin dipandang rendah oleh negara-negara di dunia dan pergaulan internasional. Dampaknya ketika pemerintah menyusun program yang terjadi adalah bias tujuan dan sasaran. Tidak adanya konvergensi kebijakan, sehingga terkesan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan sendiri-sendiri dengan arahnya masing-masing. Hal ini jelas hanya menyebabkan terkurasnya anggaran, pemikiran, tenaga, dan waktu masyarakat tanpa hasil yang signifikan.

Kurangnya budaya riset ilmiah

Hal ini memang perlu kita akui bersama bahwa di republik ini masih rendahnya minat para pengambil kebijakan untuk melakukan kajian terlebih dahulu terhadap kebijakan yang akan dirumuskan. Para elit lebih senang menggunakan intuisi dan asumsi-asumsi yang dipercayai oleh diri-nya sendiri dibandingkan riset ilmiah. Keenganan ini terkait dengan ketidakmauan para elit untuk menunggu lama dan keengganan untuk mengeluarkan dana yang diperlukan untuk riset. Padahal apabila kita belajar dari negara-negara industri yang maju saat ini, riset ilmiah merupakan basis utama yang menjadi kunci kebijakan negara-nya. Bagi mereka waktu dan uang bukan sebuah kendala, karena mereka lebih yakin bahwa kebenaran hasil riset jauh lebih berharga. Itulah sebabnya mengapa Jepang rela menyisihkan jutaan dollar untuk riset otomotif dalam waktu puluhan tahun dan kita dapat lihat hasilnya saat ini Jepang telah menjadi raksasa otomotif dunia. Begitu pula apa yang dilakukan China dan India terkait teknologi informasi, sehingga saat ini ketika kita berbicara mengenai dunia IT maka kita tidak juga dapat melepaskan pembicaraan dari China dan India.

Untuk mengurangi krisis ini, saya sendiri berhipotesis bahwa sudah saatnya negara membuat satu standar nasional yang disepakati bersama untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang bayak dan diterapkan  dengan konsisten di berbagai lembaga pemerintahan. Standar yang ditetapkan pun harus dielaborasikan dengan apa yang sudah menjadi kesepakan onternasional bahkan harus lebih baik, bukannya malah lebih rendah. Kemudian, sudah saatnya para elit melepaskan intervensinya akan lembaga-lembaga penyedia data nasional seperti BPS. Dilain pihak BPS dan lembaga penyedia data lainnya pun harus berani memposisikan diri sebagai lembaga yang independen. Bukan saatnya lagi mengintervensi dan menginterpretasi data yanga da sesuai yang diinginkan. Sudah saatnya para elit bersaing dengan menawarkan sebuah solusi konkret yang aplikatif dengan berbasiskan pada data-data yang valid, dan bukan hanya sekadar asumsi subjektif. Sudah saatnya kita berkorban sedikit tenaga, waktu, dan dana untuk menentukan kebenaran demi indonesia yang Berjaya!

Hata Madia Kusumah

OMPONGNYA GERAKAN MAHASISWA IPB
(Bagian – 1)

Oleh:Hata Madia Kusumah* dan Alfian Helmi**

Gerakan mahasiswa adalah kunci utama yang membangun bangsa Indonesia. Gerakan mahasiswa pernah berjaya pada tahun 1970-an dan puncaknya pada tahun 1998 ketika mahasiswa berhasil menumbangkan rezim ORBA dan Soeharto. Akan tetapi, setelah itu gerakan mahasiswa semakin melemah termasuk juga di IPB sebagai salah satu institusi yang mempunyai posisi strategis dalam pergerakan mahasiswa. Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan lemahnya gerakan mahasiswa IPB yaitu (1) Tidak adanya isu yang menjadi musuh bersama (common-enemy), (2) Penjegalan secara struktural melalui sistem yang diciptakan oleh penguasa, dan (3) Tidak adanya konsolidasi yang kuat di internal mahasiswa itu sendiri. Kita tentu bertanya, Apakah benar ketiga faktor tersebut benar-benar terjadi dan membuat gerakan mahasiswa IPB menjadi lemah?Dari ketiga faktor tersebut faktor common-enemy dan penjegalan struktural oleh penguasa adalah hal yang alamiah terjadi dalam perjalanan pergerakan mahasiswa. Kita harus sadar bahwa hingga saat ini sebenarnya masih banyak musuh bersama gerakan mahasiwa seperti korupsi (Gayus cs, Century, dkk), kemiskinan, kerusakan lingkungan, ketidakadilan, mafia hukum, dan banyak lagi persoalan bangsa baik skala nasional maupun lokal yang belum terselesaikan. Selain itu, faktor penjegalan secara struktural oleh penguasa pun adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan kedua faktor tersebut atas melemahnya gerakan mahasiswa di Institut Pertanian Bogor yang kita banggakan.Faktor yang terakhir dan merupakan faktor yang bisa kita kendalikan adalah masalah internal di dalam gerakan mahasiswa itu sendiri. Gerakan mahasiswa saat ini….(untuk membaca lebih lengkap silakan klik: http://sipenggapaimimpi.blogspot.com/2010/11/ompongnya-gerakan-mahasiswa-ipb-bagian.html)

Tujuan dilaksanakannya sebuah kegiatan (kegiatan mahasiswa-Red) adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berpartisipasi. Selain itu atas nama upaya memberikan pengalaman dan softskill bagi mahasiswa, banyak lembaga kemahasiswaan membuka acara sakral berupa open recruitment bagi calon panitia pelaksananya. Akan tetapi, banyak kasus yang terjadi adalah trade off antara banyaknya jumlah panitia dengan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

Kondisi empirik IPB

Memang tidak bijak jika menanggungkan semua kegagalan kepada faktor gemuknya struktur SDM sebuah kepanitiaan. Misalnya sebuah kegiatan dianggap gagal karena kurangnya peminat untuk jadi peserta akibat banyaknya kegiatan serupa dengan tema yang sama sehingga terkadang jumlah panitianya hampir sama dengan jumlah peserta yang hadir. Tema yang kurang menarik dan waktu yang bentrok dengan jadwal akademik juga dapat menjauhkan calon peserta dengan kegiatan. Akan tetapi jika dilihat dari kegagalan sebuah kegiatan dari aspek efektivitas kerja, loyalitas panitia, efisiensi penggunaan anggaran, dan value added yang dapat diberikan kepada panitia jelas kita dapat mendakwakannya kepada faktor gemuknya struktur kepanitiaan. Kepanitiaan yang gemuk biasanya mendorong panitia saling mengandalkan sehingga menyebabkan lambat/gagal tercapainya target divisi-divisinya. Jika hal itu dibiarkan biasanya menyebabkan panitia merasa jauh dari tujuan kegiatan sehingga loyalitasnya rendah. Banyak kasus acara yang ditinggalkan oleh panitianya akibat tidak jelasnya job description dan kurangnya loyalitas pada kegiatan tersebut. Selain itu, gemuknya kepanitiaan jelas akan membebani anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan kondisi seperti itu, sulit rasanya jika kita mengharapkan setiap panitia memperoleh pengembangan softskill dan value added yang merata setelah kegiatan berakhir sesuai dengan tujuan normatif yang sering kita junjung tinggi itu.

Paradigma kami

Fenomena ini dapat kita analogikan juga dengan kehidupan lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Sebuah lembaga kemahasiswaan yang berfikir modern tidak lagi mengutamakan besarnya jumlah pengurus. Akan tetapi, hal yang menjadi fokus utama adalah bagaimana tim yang ada dapat bekerja efektif dan efisien dengan kemampuan multi-tasking (tugas yang berbeda dan beragam). Prinsip ini memang bukan hal baru, HIPMA IPB 2010 telah menyadari dan berusaha menerapkannya dalam setiap kesempatannya. Misalnya struktur kepengurusan HIPMA IPB hanya berjumlah 43 orang (periode sebelumnya 51 orang). Selain itu, pilot project juga kami terapkan pada kepanitiaan AGRIseason 2010. Ini menjadi bukti empiris bahwa dengan jumlah 15 orang panitia pun kita dapat menggelar sebuah acara yang levelnya biasa dikerjakan oleh 30-40 orang panitia di kelembagaan IPB umumnya. Harapan kami dari Badan Pengurus Harian (BPH) HIPMA IPB 2010, prinsip ini dapat menjadi paradigma berfikir seluruh pengurus khususnya dan mahasiswa Agribisnis IPB pada umumnya. Mari kita buktikan bahwa tiidak perlu lagi ada perebutan panitia ketika open recruitment kegiatan. Jika kita mau kita pasti mampu. Kita juga bisa! [HMK2010]

Pada hari Jumat, 06 Agustus 2010, Tim Bidang Keorganisasian DPW 2 POPMASEPI telah memberikan sosialisasi sebagai bentuk kaderisasi kepada 100 orang mahasiswa Departemen Agribisnis FEM IPB angkatan 46. Tim yang terdiri dari Sdr Isa Muria P (UNTIRTA 2007) dan Sdri Yunia Ariagustina (UMMI 2007) menyampaikan mengenai sejarah, tujuan, dan perkembangan organisasi yang menjadi wadah satu-satunya bagi mahasiswa SOSEK/AGB di Indonesia. Mereka tak lupa juga memberikan informasi mengenai event terdekat yang akan dilaksanakan yaitu: PADMA KSATRIA dan AGRImeet 2010. Semoga kegiatan ini dapat dijalankan di setiap masa bimbingan institusi anggota POPMASEPI khususnya yang berada di lingkup DPW 2. Mari wujudkan kader Agribisnis yang handal!

Salam profesi!! POPMASEPI jaya!!

Hari ini pelajaran yang di dapat adalah soal produktivitas. Banyak ahli yang menyatakan bahwa salah satu alasan sulit berkembangnya mayarakat desa adalah soal rendahnya produktivitas. Akan tetapi, hari ini dibuktikan ternyata pendapat tersebut harus diuji kembali.
Ceritanya hari ini kami tim gladikarya Cibeureum, ikut serta ‘ngaririweuh’ warga dalam kegiatan posyandu. Seperti halnya posyandu yang lain kegiatan utamanya yah berhubungan dengan ibu-ibu dan anak-anak balita donk. Serunya hari ini bisa berkumpul dengan warga. Hehe..
Sekitar jam 10 kami tiba dilokasi posyandu yang bertempat di rumah pak RT, dan ternyata kegiatan sudah dimulai (malu juga dateng telat^^v). Tapi, ada sedikit pemandangan yang berbeda dengan posyandu yang sering saya ikuti di rumah (kesannya peneliti banget yah? Padahal sebenernya kebetulan di rumah juga dijadikan tempat posyandu Desa Tobat..hoho). Yang kami bayangkan posyandu itu melibatkan yah tante-tante gitu lah, yang sudah paru baya. In fact, yang kami temui koq remaja-remaja yang masih ‘belia’ banget dah. Kami sih positif thinking aja, mungkin itu kakak-nya si adek kecil, ibunya lagi gak sempet nganter karena kami tahu ibu-ibu peternak di sini ternyata double job dan super sibuk semuaa. Pertanyaan kami adalah, ‘Teh, rajin yah nganterin adeknya. Si ibu lagi sibuk yah?’. Dijawabnya dengan santai, ‘bukan adek saya, ini anak saya yang kedua’.
Nah lho, lalu apa ini semua artinya? Ternyata eh ternyata, 4 dari 6 orang gadis di kampung ini telah menikah dini. Rata-rata mereka menikah setelah lulus SMP atau sekitar 15-17 tahun. ckckckck….
Akibatnya ketika mereka semuran kita (20tahun-red) , mereka sudah memiliki anak minimal 2 baby. Hmm, sebuah prestasi yang luar biasa, lho??? Jadi, siapa bilang orang desa TIDAK PRODUKTIF?
TANYA KENAPA?? Hehehe

Gladikarya Mahasiswa Agribisnis IPB
Cibeureum, 20 Juli 2010

Jadi begini ceritanya, ini soal terganggunya saya dengan banyaknya keluhan mahasiswa yang mengatakan “Wah, elu sih asik kkp-nya di di situ, masih dapet sinyal, masih gampang ke mana-mana. coba gua yang di desa entah di mana, sinyal hape aja gak ada”. Di lain pihak banyak juga yang bilang, “wah..asikkan juga di desa yang di kaki gunung, segeerrrr, banyak obyek wisatanya, mau,mau,mau..”. Dari situ saya berfikir sebenarnya apa sih yang membedakan keduanya?? apa sih yang membuat kita sebegitu hebohnya mengeluh. Padahal itulah hidup sebenarnya yang akan kita hadapi.

Saya yakin benar bahwa teman-teman yang kkp di ‘pucuk gunung’ menghadapi sebuah tantangan besar; Jaraknya yang jauh entah di mana, kesulitan bahasa, cuaca dan suhu yang ekstrim, akomodasi yang juga tak menentu, pertama datang pasti bingung mau tinggal di mana?? Ketika hendak melaksanakan program terkendala pembicara, teknologi yang seadanya, perlengkapan susah. Jangankan infokus, mencari sebuah whiteboard saja mungkin sama susahnya ketika kita mencari jarum dalam jerami. Akan tetapi, kita tahu, ketika teman-teman hadir di sana, semua mata tertuju pada anda, semua percaya bahwa anda tahu segalanya, dan dihormati keberadaanya. sehingga tidak heran jika semua kendala di atas sebenarnya dapat dengan mudah ditemukan solusinya dengan cara mengendalikan si ‘opinion leader’ di desa (seperti: kades atau ulama). Jika itu sudah bisa dilakukan maka perlengkapan bisa dengan mudah disediakan, akomodasi pasti dicarikan yang terbaik.

Tanpa menafikan kesulitan di desa ‘pucuk gunung’..Ternyata di satu sisi kkp di ‘desa-kota’ (urban village) merupakan keuntungan karena segala fasiliitasnya tersedia. Ketika mau melakukan sebuah program pembicara mudah dicari, perlengkapan sudah banyak yang modern. Sepertinya semua berjalan dengan begitu mudahnya. Akan tetapi, namanya juga desa (meskipun orang desa seperti ini tidak akan sudi disebut ‘orang desa’, gengsi mungkin yah?? hehehe..) tetap saja pemikirannya terbelakang. mereka tahu segalanya, tapi banyak yang sulit dikerjakan karena tidak adanya kemauan. ya, KEMAUAN. satu hal yang menjadi penghambat segalanya. keberadaan mahasiswa di ‘desa-kota’ macam ini bisa dipandang sebelah mata (seperti bajak laut gitu, haha). Jadi, tinggal di ‘desa-kota’ tidak kalah susahnya dengan tinggal di desa ‘pucuk gunung’.

Tulisan ini bukan bermaksud membanding-bandingkan tempat kkp, bukan pula mencari pembenaran betapa sulitnya saya yang ber-gladikarya di ‘desa-kota’. Tapi maksud utama tulisan ini adalah soal persepsi dan soal sugesti kita dalam menghadapi keduanya, tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Namun saya yakin harus ada dua hal yang terus kita genggam sebagai mahasiswa kkp: HARAPAN dan KEMAUAN. Kemauan untuk memberikan sedikit kontribusi, tidak merubah tapi mengarahkan kepada yang lebih baik, tidak memaksa tapi mengajak, tidak menggurui tapi justru belajar. Dan Harapan bahwa semua yang telah sedang dan akan kita lakukan akan selalu bisa dikenang, minimal oleh diri sendiri dan jika bisa oleh orang lain bahwa kita sudah dan akan terus mencoba berbuat untuk diri ini dan untuk orang lain. Be strong, be brave, be IKHLAS. Wallahu ‘alam.

Cibeureum, 14 Juli 2010
gladikarya agb ipb

“Aku bertanja kepadamu: sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka, bentjana, mala-petaka, dalam waktu jang dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makanan rakjat ini bagi kita adalah soal hidup atau mati, kenapa dari kalangan-kalanganmu? Kenapa buat tahun 1951/1952 jang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa fakultet pertanian hanja 120 orang, dan bagi fakultet kedokteran chewan hanya 7 orang? Tidak, pemuda-pemudiku, studie ilmu pertanian dan ilmu perchewanan tidak kurang penting dari studie lain-lain, tidak kurang memuaskan djiwa yang bertjita-tjita dan pada studie jang lain-lain. Tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalau kita tidak “tjampakkan” soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara radikal dan revolusioner,kita akan mengalami malapetaka!”

(Pidato Presiden RI Soekarno pada peresmian Kampus IPB Baranangsiang, 1952)

Selamat datang di Blog Mahasiswa IPB. Ini adalah postingan pertamamu. Edit atau hapus postingan ini dan mulailah menulis blog sekarang juga!